Sri Mulyani Sebut Presidensi G20 Bakal Sumbang Rp 7,6 Triliun untuk PDB RI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyelenggaraan rangkaian kegiatan presidensi G20 bakal memiliki dampak nyata terhadap perekonomian Indonesia.

Penyelenggaraan kegiatan di banyak kota diperkirakan akan meningkatkan konsumsi domestik sebesar US$ 119,2 juta atau setara Rp 1,7 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per dolar AS).

“Juga menghasilkan US$ 533 juta (setara Rp 7,6 triliun) di PDB Indonesia, sehingga ada implikasi nyata dari kegiatan tersebut,” ujar Sri Mulyani dalam webinar, Kamis, 11 November 2021.

Persamuhan negara-negara G20 juga diperkirakan bakal menciptakan ribuan lapangan kerja baru di berbagai wilayah. Karena itu, ia berharap penduduk Indonesia akan memiliki rasa memiliki atas penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Secara resmi, Indonesia akan menjadi Presidensi G20 mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, dengan mengangkat tema utama ‘Recover Together, Recover Stronger’. Pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi pengendalian Covid-19 di Tanah Air.

Sri Mulyani berharap rangkaian pertemuan dan kegiatan sampingan dari perhelatan tersebut dapat dilaksanakan secara fisik dengan memperhatikan kondisi pengendalian transmisi virus Covid-19 sebagai parameter.

Sepanjang Presidensi Indonesia, dari 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 akan diadakan sekitar 150 pertemuan dan kegiatan sampingan yang terbagi atas pertemuan pada tingkat kelompok kerja, tingkat menteri, tingkat sherpa dan finance deputies, hingga KTT. Jumlah delegasi yang hadir per pertemuan berkisar antara 500 sampai dengan 5.800 sepanjang tahun.

Karena itu, Sri mulyani mengatakan presidensi G20 juga akan menjadi forum penting untuk menampilkan perekonomian Indonesia. Apalagi Indonesia terus melanjutkan reformasi struktural meski terimbas pandemi Covid-19.

“Pengesahan UU Cipta Kerja, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan pembahasan RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang akan membuat koordinasi jauh lebih baik,” ujar Sri Mulyani.

Langkah-langkah tersebut, kata dia, adalah beberapa upaya reformasi yang sangat kritis dan diharapkan dapat membangun fondasi yang lebih kuat dan lebih baik bagi pemulihan ekonomi Indonesia.